oleh : Zelfia
(Dosen Ilmu Komunikasi UMI )
Dayadigital.id, Makassar – Setiap tanggal 21 April, ruang publik kita dipenuhi oleh glorifikasi sosok Kartini. Sayangnya, peringatan ini sering kali terjebak pada simbolisme semu, kebaya, sanggul, atau lomba memasak. Padahal, jika kita menyelami surat-suratnya, Kartini sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih fundamental dari sekadar pakaian: yakni hak atas identitas dan kedaulatan diri.
Lebih dari seabad sejak Kartini wafat, perempuan Indonesia menghadapi paradoks baru. Kita merayakan “emansipasi” di mana perempuan bebas bersekolah tinggi dan meniti karier. Namun, di balik itu, muncul narasi baru yang menjebak: mitos Superwoman atau “Perempuan Serbabisa”. Sebuah tuntutan implisit bahwa perempuan boleh menaklukkan dunia, asalkan urusan domestik tetap sempurna tanpa cela.
Mitos “Having It All” dan Bias Media
Dalam perspektif studi komunikasi, media massa dan sosial berperan besar melanggengkan standar ganda ini. Kita sering disuguhi narasi tentang sosok ibu inspiratif yang sukses memimpin perusahaan, namun tetap bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan bekal anak dan memastikan rumah mengkilap.
Pesan komunikasi yang disampaikan secara repetitif ini menciptakan konstruksi sosial bahwa keberhasilan perempuan di ruang publik harus dibayar dengan kesempurnaan di ruang privat. Jika salah satu goyah, perempuanlah yang pertama kali dituding gagal. Inilah yang disebut sebagai kekerasan simbolik; di mana nilai-nilai patriarki tidak lagi dipaksakan secara kasar, melainkan dibungkus dengan pujian “perempuan hebat” atau “perempuan kuat”. Akibatnya, banyak perempuan terjebak dalam burnout dan krisis kesehatan mental karena berusaha memenuhi standar yang tidak manusiawi tersebut. Secara teoritis, permasalahan beban ganda ini berakar pada kegagalan negosiasi identitas dalam komunikasi interpersonal di lingkup keluarga. Banyak pasangan modern yang mengklaim telah “setara”, namun pola komunikasinya masih menunjukkan ketimpangan.
Sering kali, keterlibatan suami dalam urusan domestik masih diposisikan sebagai “membantu istri”. Kata “membantu” secara komunikatif mengindikasikan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di pundak perempuan, sementara laki-laki hanyalah “relawan” yang bisa memilih untuk terlibat atau tidak. Di sinilah dekonstruksi harus dilakukan. Komunikasi dalam keluarga modern seharusnya bukan lagi soal “pembagian tugas” yang kaku berdasarkan gender, melainkan kolaborasi yang cair. Perempuan perlu memiliki ruang untuk berkomunikasi secara jujur mengenai keterbatasan mereka tanpa rasa bersalah. Identitas perempuan sebagai individu yang memiliki ambisi, rasa lelah, dan kebutuhan akan istirahat harus diakui secara setara dengan identitasnya sebagai istri atau ibu.
Emansipasi Bukan beban tambahan olehnya itulah kita perlu meluruskan kembali makna emansipasi yang sering disalahartikan. Emansipasi sering dianggap sebagai “kebebasan perempuan untuk mengerjakan semuanya”. Padahal, semangat Kartini adalah tentang pilihan. Jika emansipasi hanya berarti menambah beban kerja publik di atas beban domestik yang sudah menggunung, maka itu bukan pembebasan, melainkan perbudakan gaya baru. Kartini menulis dalam salah satu suratnya tentang kerinduannya akan kesetaraan yang memungkinkan perempuan menjadi “teman hidup” bagi laki-laki, bukan sekadar pelayan atau ornamen. Teman hidup berarti mitra yang berbagi beban, berbagi mimpi, dan berbagi ruang napas.
Membangun Komunikasi Keluarga yang Mencerahkan
Sudah saatnya kita secara kolektif menggugurkan narasi usang Perempuan Serbabisa yang selama ini dipuja sebagai prestasi, padahal sering kali merupakan bentuk pengabaian sistemik terhadap beban mental perempuan. Kita harus mulai berani merayakan ketidaksempurnaan; mengakui bahwa menjadi manusia yang utuh lebih mendesak daripada menjadi “Superwoman” yang rapuh di dalam. Untuk mewujudkan tatanan ini, diperlukan transformasi pada dua level komunikasi yang saling berkelindan:
Secara makro, kita membutuhkan komunikasi publik dan dukungan struktural yang konkret dari negara dan institusi. Emansipasi tidak boleh berhenti pada narasi di atas mimbar, ia harus mewujud dalam kebijakan seperti cuti ayah yang memadai dan ketersediaan fasilitas daycare yang terjangkau di tempat kerja. Tanpa dukungan ini, beban domestik akan terus dipandang sebagai urusan privat perempuan semata, sebuah bentuk komunikasi struktural yang secara tidak langsung masih meminggirkan peran perempuan di ruang publik.
Secara mikro, dekonstruksi harus dimulai dari meja makan melalui restrukturisasi pola komunikasi di dalam rumah tangga. Kita perlu menggeser paradigma “membantu” menjadi “berbagi tanggung jawab”. Dalam studi komunikasi interpersonal, kata “membantu” masih menyiratkan adanya satu pemilik otoritas tugas, sementara yang lain hanyalah pendukung opsional. Sebaliknya, “berbagi tanggung jawab” menciptakan persepsi bahwa rumah adalah proyek bersama.
Di sinilah nilai Islam memberikan fondasi yang sangat mencerahkan melalui prinsip pergaulan yang baik dan patut. Dalam QS. An-Nisa ayat 19, Allah memerintahkan para suami untuk bergaul dengan istri secara ma’ruf. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam bahkan menegaskan hal ini melalui tindakan nyata (non-verbal communication) dengan menjahit sandalnya sendiri dan terlibat dalam urusan domestik tanpa merasa martabatnya luntur.
Hari Kartini seharusnya tidak lagi menjadi beban bagi perempuan untuk tampil “super”. Mari kita beri ruang bagi perempuan untuk meletakkan jubah “superwoman” mereka yang melelahkan. Karena pada akhirnya, perempuan yang berdaya bukanlah mereka yang mampu melakukan semuanya sendirian, melainkan mereka yang memiliki kedaulatan untuk memilih, berkolaborasi, dan didengar suaranya tanpa rasa takut dihakimi.
Habis gelap, terbitlah terang. Dan “terang” itu tidak boleh hanya menyinari kantor-kantor tempat perempuan bekerja, tapi juga harus masuk ke dapur dan ruang keluarga, di mana beban itu seharusnya dipikul bersama.Bagaimana?
About The Author
