Dayadigital.id, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, kepemudaan, olahraga, hingga statistik agar menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.
“Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Semua aspirasi yang kami terima akan menjadi bahan pembahasan Komisi X DPR RI agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Muawiyah Ramly kepada Parlementaria usai kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026).
Menurut Andi Muawiyah, kunjungan lapangan memberikan gambaran nyata mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi satuan pendidikan, mulai dari kebutuhan revitalisasi bangunan sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir di tingkat nasional berangkat dari kondisi riil di lapangan. Masukan dari guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bekal penting bagi Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran,” tegas Legislator Fraksi PKB tersebut.
Ia berharap hasil kunjungan kerja reses tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berbagai program di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, serta pengembangan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan dapat terlaksana secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani diawali dengan pertemuan bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sektor pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan, riset, inovasi, dan statistik.
Dalam agenda tersebut, Komisi X DPR RI berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Bahasa, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, LLDIKTI Wilayah IX, perguruan tinggi negeri dan swasta, Dewan Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta para tokoh pendidikan.
Kunjungan kerja itu juga melibatkan kementerian dan lembaga mitra Komisi X DPR RI, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Pusat Statistik (BPS). Kehadiran seluruh mitra kerja tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah.
Pada hari kedua, rombongan Komisi X DPR RI meninjau langsung kondisi pendidikan di Kabupaten Maros dengan mengunjungi SD Negeri 111 Inpres Polejiwa dan SMP Negeri 2 Maros. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi sarana dan prasarana sekolah sekaligus menyerap aspirasi kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah.
About The Author
