Taufan Pawe: Parliamentary Threshold dan Desain Pemilu Nasional-Lokal Perlu Dikaji

Dayadigital.id, Banjarmasin– Besaran parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Kunjungan Spesifik Komisi II DPR kali ini. Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, Taufan Pawe, menegaskan penentuan ambang batas tidak boleh sekadar menetapkan angka, tetapi harus didasarkan pada kajian dan pertimbangan akademis yang komprehensif.

Menurutnya, berbagai opsi besaran parliamentary threshold, mulai dari 4 persen, 5 persen, 6 persen, hingga angka yang lebih tinggi, masih terbuka untuk dibahas. Oleh karena itu, Panja RUU Pemilu perlu menghimpun berbagai perspektif, khususnya dari kalangan akademisi, guna mendapatkan landasan yang kuat dalam merumuskan pengaturan ambang batas parlemen ke depan.

“Apakah 4 persen, 5 persen, 6 persen, bahkan lebih dari itu, tentu kita harus mendengarkan dari para kalangan akademisi. Ada rencana kunjungan kerja ke beberapa perguruan tinggi di Republik ini, tapi yang jelas, kita harus mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya,” ujar Taufan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, masukan dari akademisi akan menjadi bagian penting dalam penyusunan naskah akademik RUU Pemilu. Berbagai pandangan tersebut selanjutnya akan ditelaah dan diperdalam sebagai bahan penyusunan draf regulasi, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak hanya mempertimbangkan dinamika politik, tetapi juga memiliki argumentasi akademis dan dasar hukum yang kuat.

Taufan menilai pembahasan ambang batas parlemen juga tidak dapat dilepaskan dari penataan sistem pemilu secara keseluruhan. Revisi UU Pemilu perlu menjawab berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk desain pemilu nasional dan lokal yang hingga kini masih menjadi bagian dari pembahasan menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, pemisahan pemilu nasional dan lokal membawa konsekuensi terhadap rentang waktu penyelenggaraan pemilu yang perlu dicermati. Jeda antara kedua pelaksanaan pemilu tersebut dinilai menjadi salah satu persoalan substantif yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain pemilu ke depan.

“Memang tidak sedikit yang berpendapat. Jeda waktu yang lebih dari 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, bukanlah waktu yang singkat. Ini yang paling substantif menurut saya,” ungkap Taufan.

Selain persoalan jeda waktu, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga memunculkan pertanyaan mengenai keberlangsungan masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Taufan, konsekuensi tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar perubahan sistem pemilu tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap masa jabatan lembaga perwakilan maupun tata kelola pemerintahan daerah.

“Contoh, masih terjadi perdebatan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Contoh lagi, bagaimana dengan pemilu lokal terkait eksistensi anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota? Apakah diperpanjang atau seperti apalah? Ini nanti yang harus kita jawab semua,” jelasnya.

Taufan juga mengingatkan bahwa perubahan desain pemilu harus memperhitungkan konsekuensi penganggaran, mengingat penyelenggaraan pemilu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, setiap opsi perubahan tetap harus memiliki landasan konstitusional yang kuat, terutama jika berkaitan dengan pengaturan yang telah ditetapkan melalui putusan MK.

“Anggaran tidak sedikit. Ini adalah amanah putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita mau bergeser dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita harus melakukan rekayasa konstitusional,” tegasnya.

Melalui pembahasan RUU Pemilu, Taufan berharap berbagai persoalan dalam sistem kepemiluan dapat dikaji secara menyeluruh, mulai dari penentuan ambang batas parlemen, desain pemilu nasional dan lokal, jeda waktu penyelenggaraan, hingga implikasi terhadap masa jabatan dan penganggaran.

Penyerapan masukan dari akademisi dan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting agar regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *