Dayadigital.id, Medan – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu. Salah satunya terkait praktik politik uang (money politics) yang dinilai masih menjadi tantangan dalam mewujudkan proses pemilu yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI ke Sumatera Utara. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk menggali berbagai persoalan secara langsung melalui masukan akademisi, kepala daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Kita ingin mengetahui sebenarnya permasalahan utamanya apa. Apakah ada pada penyelenggaraannya, ada pada pemerintahan daerahnya, atau pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Dari berbagai masukan tadi, kita bisa menggali persoalan tersebut untuk memperkaya Panja kita,” ujar Dede Yusuf kepada Parlementaria, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah sistem pembiayaan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, diperlukan perhitungan dan standarisasi anggaran yang mempertimbangkan karakteristik setiap daerah, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah, agar pembiayaan dapat berjalan lebih proporsional.
Selain itu, Dede Yusuf menilai pentingnya memperhatikan kesetaraan hak setiap warga negara dalam sistem pemilu, termasuk terkait persyaratan pendidikan bagi calon yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi politik. Ia berpandangan bahwa peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara untuk memilih dan dipilih.
“Semua orang, termasuk yang berpendidikan rendah atau menengah, punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Itu sebabnya kami melihat batasan SMA ini masih bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai golongan,” jelasnya.
Ia menambahkan, persyaratan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal yang belum tentu memiliki akses pendidikan tinggi. Dengan demikian, penyusunan RUU tentang Pemilu diharapkan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan hak seluruh warga negara.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam kunjungan kerja tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Panja Komisi II DPR RI dalam menyusun RUU tentang Pemilu.

