Dayadigital.id, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan pentingnya hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif sebagai fondasi dalam penyusunan belanja daerah yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Jufri saat menjadi narasumber dalam Retret Pemerintah Kabupaten Bone di Batalyon Armed 21 Kawali, Kabupaten Bone, Jumat, 24 April 2026.
Kegiatan yang diikuti sekitar 75 orang terdiri atas kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala bagian di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone itu berlangsung hingga 26 April 2026.
Retret tersebut dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas kepemimpinan, peningkatan koordinasi, serta penyelarasan visi dan program kerja di lingkungan pemerintahan daerah.
Retret ini juga menjadi ruang konsolidasi birokrasi untuk memperkuat kapasitas aparatur menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam mendorong pelayanan publik yang lebih efektif.
Jufri membawakan materi bertajuk Merawat Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Belanja Daerah. Kehadirannya sebagai narasumber dinilai relevan mengingat pengalaman panjangnya hampir empat dekade di birokrasi, termasuk pernah menjabat Penjabat Bupati Sinjai dan Penjabat Bupati Tana Toraja, serta pengalaman bertugas di pemerintahan pusat.
Dalam pemaparannya, Jufri menjelaskan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta fungsi legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar) dan komisi dalam proses penyusunan belanja daerah.
Ia menekankan posisi Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan menjadi simpul strategis, “Untuk menjembatani hubungan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif demi kemaslahatan masyarakat,” sebutnya.
Menurutnya, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu kunci menjaga efektivitas pembangunan daerah dan keberlanjutan program prioritas pemerintah.
Jufri juga membagikan pengalaman selama berkarier di pemerintahan, termasuk pentingnya integritas dan keberanian menyampaikan pandangan profesional kepada pimpinan.
“Bagaimana kita berani menyampaikan jika ada yang keliru kepada pimpinan, selama kita memiliki alasan yang kuat,” ujarnya.
Ia menegaskan sikap tersebut merupakan bagian dari etika birokrasi dan profesionalisme ASN dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan pada koridor yang tepat.
Menurut Jufri, jabatan Sekretaris Daerah memegang peran strategis dalam menjaga ritme pemerintahan.
“Seorang Sekretaris Daerah harus meningkatkan kapasitas dalam aspek perencanaan, adaptif terhadap perubahan, serta memahami tata kelola kepegawaian. Di situlah peran Sekda menjembatani agar keharmonisan terbangun untuk mengawal visi misi kepala daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, legislatif dan eksekutif memiliki hubungan kemitraan yang sejajar meski menjalankan fungsi berbeda. Legislatif berperan dalam pengawasan dan pembentukan regulasi, sementara eksekutif sebagai pelaksana kebijakan.
“Untuk kepentingan rakyat, di situ harus hadir keduanya,” tegasnya.
Pendekatan kolaboratif itu, menurut Jufri, sejalan dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan menjadi prasyarat penting bagi percepatan pencapaian visi pembangunan daerah.
Jufri turut mengapresiasi pelaksanaan retret yang digagas Pemerintah Kabupaten Bone.
“Ini menjadi salah satu praktik baik penguatan kapasitas birokrasi di tingkat pemerintah kabupaten dan patut menjadi inspirasi bagi daerah lain. Melalui retret ini, persepsi dan langkah bersama dalam mendukung visi misi kepala daerah dapat semakin diperkuat,” ujarnya.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan kapasitas birokrasi daerah melalui forum pembelajaran kolektif, tidak hanya untuk memperkuat koordinasi internal, tetapi juga untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
About The Author
