Dayadigital.id, Jakarta – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI) menyampaikan keberatan dan keprihatinan atas berkembangnya wacana pengusulan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan menyusul munculnya dukungan dari sejumlah struktur Partai Gerindra terhadap pencalonan Dasco, di tengah proses pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah elemen masyarakat yang dinilai belum tuntas.
Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI, Ibrahim Asnawi, dalam siaran pers tertanggal 16 November 2026, menilai bahwa dinamika pencalonan Wakil Presiden tidak boleh mengesampingkan persoalan penegakan hukum, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan negara.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional yang tidak semata-mata ditentukan melalui konsolidasi kekuatan politik, tetapi juga harus mempertimbangkan integritas, transparansi, rekam jejak, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI turut menyoroti pernyataan Sufmi Dasco Ahmad pada 5 November 2026 yang menyebut isu pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden merupakan hoaks dan mengaitkannya dengan dugaan pengalihan perhatian dari kasus penyadapan ilegal.
Namun, pada 15 November 2026, sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra mulai menyampaikan dukungan terhadap pengusulan Dasco. Bahkan, pada 16 November 2026, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan bahwa hampir seluruh DPD dan DPC Partai Gerindra mengusulkan nama Dasco.
Perkembangan tersebut dinilai memerlukan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa munculnya dukungan politik tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pertentangan dengan pernyataan Dasco sebelumnya. Meski demikian, sebagai pejabat publik sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Dasco dinilai memiliki tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi dan memastikan fungsi pengawasan legislatif terhadap penanganan perkara tetap berjalan.
Pengisian Jabatan Wapres Harus Transparan
Selain menyoroti dinamika politik, BAKORNAS LKBHMI PB HMI mengingatkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satunya.
Karena itu, proses pengisian jabatan tersebut dinilai harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan sekadar pertimbangan kedekatan politik maupun dukungan internal partai.
Masyarakat, menurut BAKORNAS LKBHMI PB HMI, berhak mengetahui pertimbangan substantif di balik pengusulan seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan.
Aspek integritas, rekam jejak kepemimpinan, komitmen terhadap hak asasi manusia, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab konstitusional menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
Desak Pengusutan Dugaan Penyadapan Ilegal
Di sisi lain, BAKORNAS LKBHMI PB HMI meminta agar polemik pencalonan Wakil Presiden tidak menggeser perhatian terhadap penanganan dugaan penyadapan ilegal.
Pihaknya menyoroti paparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 yang mengungkap adanya empat tersangka serta dugaan penggunaan sistem penyadapan kepolisian di luar prosedur hukum yang sah.
Menurut BAKORNAS LKBHMI PB HMI, pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rantai perintah, pelaksanaan teknis, penerimaan hasil penyadapan, hingga dugaan penghilangan data elektronik.
Meski demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa berdasarkan informasi publik yang tersedia, belum terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan keterlibatan Sufmi Dasco Ahmad dalam operasi penyadapan tersebut.
Oleh karena itu, hubungan antara polemik pencalonan Wakil Presiden dan perkara pidana tersebut tidak boleh disimpulkan tanpa didukung alat bukti yang sah.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI juga mendorong evaluasi terhadap sistem pengawasan dan keamanan informasi negara, termasuk mekanisme pengendalian akses, otorisasi, pelaporan ancaman, serta audit elektronik.
Evaluasi tersebut diharapkan melibatkan lembaga terkait, seperti Polri, BIN, dan BSSN, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Perlindungan Hak Korban Menjadi Prioritas
Tidak hanya menyoroti aspek politik dan kelembagaan, BAKORNAS LKBHMI PB HMI juga mengingatkan pentingnya pemenuhan hak-hak masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
Perlindungan terhadap privasi, keamanan komunikasi, pendampingan hukum, akses informasi perkembangan perkara, hingga pemulihan hak atas data pribadi harus menjadi perhatian negara.
Mahasiswa, aktivis, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat umum dinilai memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan rasa aman.
Dalam hal ini, Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta instansi terkait didorong memastikan tersedianya mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi pihak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Enam Tuntutan BAKORNAS LKBHMI PB HMI
Atas berbagai persoalan tersebut, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menyampaikan enam tuntutan.
Pertama, meminta Sufmi Dasco Ahmad memberikan klarifikasi terbuka terkait dukungan pencalonan yang disampaikan struktur Partai Gerindra serta hubungannya dengan pernyataan sebelumnya mengenai dugaan pengalihan isu penyadapan.
Kedua, meminta proses pengusulan calon Wakil Presiden dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan integritas, kualitas kepemimpinan, rekam jejak, dan kepentingan nasional.
Ketiga, mendesak Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional terhadap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, tanpa intervensi politik.
Keempat, meminta dilakukannya audit independen terhadap sistem penyadapan negara, termasuk evaluasi keamanan informasi dan mekanisme pengawasan internal.
Kelima, mendorong Polri, LPSK, dan instansi terkait memberikan perlindungan, pendampingan hukum, restitusi, serta pemulihan hak bagi korban sesuai ketentuan hukum.
Keenam, mendesak DPR RI bersama pemerintah memperkuat regulasi penyadapan yang mengatur batas kewenangan, mekanisme otorisasi, pengawasan independen, pengamanan data, serta pemulihan hak korban.
Menutup pernyataannya, Ibrahim Asnawi menegaskan bahwa prinsip negara hukum atau Rechtsstaat harus berjalan beriringan dengan cita-cita negara kesejahteraan atau Welfare State.
Menurutnya, kekuasaan negara harus tunduk pada hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa setiap proses pencalonan pejabat publik harus terbuka terhadap pengujian masyarakat, sementara pengusutan dugaan penyalahgunaan kewenangan negara harus tetap berjalan tanpa kompromi.
“Jangan korbankan supremasi hukum demi konsolidasi kekuasaan. Jangan biarkan polemik Wakil Presiden menenggelamkan hak korban penyadapan ilegal,” demikian penegasan BAKORNAS LKBHMI PB HMI.
Lembaga tersebut menyatakan komitmennya untuk terus mengawal supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

