Dayadigital.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Rusdi Kirana, S.E., menegaskan bahwa perkembangan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan amanat konstitusi, bukan hanya sekadar menjadi simbol kemajuan teknologi saja.
Hal itu disampaikannya pada acara Diskusi Publik dengan tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” bersamaan dengan Pembukaan Bazar Gelaran Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan di Selasar Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan pemerhati kebijakan publik, yakni Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 1998, Dr. Fuad Bawazier, M.A., Ph.D., Ekonom sekaligus pengamat politik ekonomi Indonesia, Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si., dan Direktur Kebijakan Publik di lembaga think tank CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Dr. Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D.
Turut hadir Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M., Anggota MPR RI dari Fraksi PKB, Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, H. Faisol Riza, S.S., M.A., Ketua Umum DPP PKB, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., dan Sekjen DPP PKB, Dr. M. Hasanuddin Wahid, M. Hum.
Rusdi menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam diskusi tersebut harus menjadi komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nadional agar tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan bangsa.
“Tema ini bukan hanya menjadi narasi politik ataupun slogan kampanye, tetapi ini adalah komitmen nyata mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar senantiasa berpijak pada amanat konstitusi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum PKB ini menilai, Indonesia tengah menghadapi perubahan besar akibat pesatnya perkembangan AI, robotika, dan ekonomi digital yang mengubah cara manusia bekerja, berproduksi, hingga mengambil keputusan. Perubahan tersebut, tidak dapat dihindari sehingga seluruh elemen bangsa harus mampu beradaptasi.
“Kita tidak boleh takut pada perubahan. Hal yang harus ditakutkan yaitu ketika perubahan membuat kita meninggalkan jati diri bangsa. Kita harus adaptif terhadap inovasi, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan sekitar 27 ribu karyawan, Rusdi mengaku memahami tantangan transformasi teknologi di dunia kerja. Ia menilai adaptasi terhadap AI bukan perkara mudah, tetapi merupakan keniscayaan yang harus dihadapi.
Dalam konteks itu, Rusdi menegaskan bahwa negara harus hadir memastikan perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan kita tetap sama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. AI harus menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka kesempatan bagi generasi muda,” ungkapnya.
Rusdi juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau pengguna teknologi global, tetapi harus mampu menjadi bangsa yang menghasilkan inovasi.
“Kita ingin AI menjadi milik petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, milik nelayan yang ingin membaca cuaca lebih akurat, milik pelaku UMKM yang ingin menembus pasar lebih luas, serta milik santri, mahasiswa, guru, dan generasi muda yang ingin menciptakan masa depan melalui inovasi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PKB, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., menegaskan bahwa arah baru ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo merupakan langkah yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan pembangunan selama 25 tahun terakhir.
Menurut Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada arah kebijakan, melainkan implementasi di lapangan. Ia mengingatkan agar orientasi baru pembangunan tidak dijalankan dengan pola birokrasi lama.
“Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Cak Imin juga menekankan pentingnya forum diskusi sebagai ruang untuk merumuskan langkah-langkah teknokratis dalam mengimplementasikan amanat ekonomi konstitusional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global serta percepatan perkembangan teknologi.
Ia berharap hasil diskusi dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah maupun DPR, sekaligus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
About The Author
